Sejarah Singkat  Visi & Misi  Struktur Organisasi  Layanan Ruang Baca  Koleksi 
 Menu Utama
Depan
Buletin Khazanah
Buku Tamu
Materi Unduhan
MUSEUM & PAMERAN VIRTUAL
Galeri Foto
Galeri Film
 Aspirasi UGM
aspirasi ugm
 Link Terkait
UGM
Unesco Archives Portal
ANRI
ICA
ARMA
 File Unduhan
  Khazanah Maret 2014
  Khazanah November 2013
  Khazanah Juli 2013
  Khazanah Maret 2013
  Buletin Khazanah November 2012
  Buletin Khazanah Juli 2012
  Buletin Khazanah Maret 2012
  Materi Seminar Nasional Kearsipan 2011
  Arsip Audio Visual
  Buletin Khazanah November 2011
more...
  Rabu, 05/11/2008 - 14:46 WIB
HAK CIPTA DAN KEBUTUHAN INFORMASI; PERLAKUAN TERHADAP ARSIP STATIS DI ANRI
Buletin Kearsipan "Khazanah" Volume I No 1, September 2008


HAK CIPTA DAN KEBUTUHAN INFORMASI;
PERLAKUAN TERHADAP ARSIP STATIS DI ANRI


Krihanta dan Bambang P. Widodo


Kebutuhan terhadap Informasi

Proses globalisasi melalui perembesan informasi dari dunia luar tidak dapat dihindari lagi, termasuk yang terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga (Third World Countries). Ke- butuhan akan informasi dari beberapa sumber atau media seringkali terhambat dikarenakan ketidakmampuan memperoleh media tersebut. Umumnya, di negara-negara yang sedang berkembang lebih memprioritaskan akan pemenuhan kebutuh- an pokok (primer) ketimbang kebutuhan akan informasi.

Di Indonesia, masih menghadapi banyak problema dalam proses distribusi dan pemerataan informasi. Kendala tersebut bersifat struktural, seperti kesenjangan sosial-ekonomi berupa tingkat pendapatan dan tingkat ekonomi yang masih rendah, serta kendala lain yang bersitat personal, yaitu ketidakmampuan mengolah informasi dan memanfaatkan informasi bagi kehidupan sehari-hari.

Keinginan memperoleh informasi dengan biaya yang lebih rendah dari biaya yang sebenarnya ternyata lebih dominan sehingga membuat orang atau masyarakat mengambil jalan pintas dengan menggandakan (copy) terhadap media informasi yang diinginkannya seperti buku, video, film, photo dan sebagai- nya. Disadari ataupun tidak, jalan pintas yang ditempuh menjurus ke arah pembajakan (piracy), dan ini adalah perbuatan yang melanggar terhadap hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta di negara-negara berkembang, biasanya terjadinya karena ketidakmahfuman akan karya cipta, kurangnya penghargaan terhadap hak cipta seseorang karena memang lemahnya sistem hukum yang berlaku. Tindakan pelanggaran atau tindak pidana berupa pembajakan (piracy) tersebut tidak terlepas dari pengaruh tingkat ekonomi yang rendah, ditambah dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta pencipta masih kurang. Indikatornya, bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang tetap membeli barang-barang bajakan, meskipun sebelumnya telah diketahui bahwa barang tersebut tidaklah asli. Namun karena harganya lebih murah, keinginan memperoleh media informasi itu mampu menguburkan tuduhan tindak pidana yang notabene sanksinya belum diterapkan secara konsisten. Sementara di negara maju, pelanggaran terjadi karena adanya dukung- an perkembangan teknologi baik itu sarana (Hardware dan software) yang lebih canggih untuk mengadopsi media tersebut. Kehidupan persaingan dalam bisnispun, akhirnya memberi peluang untuk membuka usaha layanan jasa, termasuk melakoni 'bisnis penggandaan' ini.

Tuntutan terhadap kebutuhan akan informasi bagi masyarakat, ternyata mampu mengalahkan pernik-pernik yang selama ini bagaikan tirai yang tembus pandang. Kebutuhan informasi diartikan sebagai suatu kebutuhan untuk mengisi kekosongan tertentu dalam diri manuusia, yakni kondisi pengetahuannya. Pendapat lain mengatakan bahwa kebutuhan informasi adalah pengakuan tentang adanya ketidakpastian dalam diri seseorang untuk mencari intormasi (Krikeles, 1983). Kebutuhan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan aktivitas pada unit informasi. Dalam dunia pendidikan dan penelitian instansi yang me- nyediakan sejumlah informasi tersebut, seperti Perpustakaan, Pusat Dokumentasi, LIPI dan Arsip Nasional (selanjutnya disingkat ANRI).

Memaknai Hak Cipta
Disebagian besar masyarakat Indonesia, istilah Hak Cipta (copyright) acapkali rancu dengan istilah lain, yakni Paten dan Merek. Sesungguhnya ke-3 istilah tersebut mempunyai pengertian dan objek yang berbeda. Beda Hak Cipta dan Paten menurut Paul Marret adalah sebagai berikut : (l) Hak Cipta bersifat otomatis, sedangkan Paten diberikan setelah melakukan pendaftaran (registration) dengan proses administrasi yang panjang; (2) Hak Cipta berlaku sampai 50 tahun sedangkan Paten berlangsung hanya selama 20 tahun; (3) Jika seseorang menghasilkan karya yang sama, bukan merupakan pelanggaran, sementara Paten memberi monopoli keseluruhan dalam mengeksploitasi suatu penemuan bidang perindustrian.
Sementara Merek (Trademark) adalah hak yang berhubungan dengan kata, nama, simbol atau lambang yang digunakan dalam perniagaan. Tujuannya untuk menunjukkan keaslian dari barang-barang dan rnembedakannya dengan barang lain, penggunaan Merek dagang ini mencegah pemakaian Merek yang sama. Namun bukan berarti dapat mencegah pembuatan atau penjualan Merek yang sama pula.

Dalam buku New Methods and Techniques for Information Management disebutkan bahwa Hak Cipta yaitu mekanisme hukum dimana hak kekayaaan intelektual dilindungi. Kemudian menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declarations of Human Rights) ps. 27 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya sesuai moral maupun material yang berasal dari hasil karya ilmiah, sastra atau seni. Pendapat lain dari Graham P. Cornish yaitu copyright adalah hak kekayaan (property right) yang dimaksudkan untuk melindungi bermacam hasil karya, perlindungan tersebut mencegah eksploitasi hasil karya tersebut oleh pihak lain.

Hak Cipta (copyright) menurut pengertian Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia yaitu UU. No7/ 1987 pasal 2, bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan penundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat intinya sama yaitu bahwa Hak Cipta bermaksud untuk melindungi hasil karya intelektual seseorang secara moral maupun material dari usaha eksploitasi pihak lain. Makna kekayaan intelektual di sini berbeda dengan kekayaan biasa. Kekayaan intelektual bersifat abstrak dan dituangkan ke dalam format yang nyata (Tangible Format), karena itu kekayaan intelektual ini dapat dieksploitasi lewat teknologi reproduksi yang modern. Secara umum pemegang Hak Cipta adalah orang atau kelompok orang yang pertama kali menciptakan suatu karya. Jika suatu karya atas suatu pekerjaan dilaksanakan atas perintah dan kemudian dibayar, maka hak cipta karya atau hasil pekerjaan tersebut berada pada orang yang memberi perintah. Untuk itulah guna menghindari perselisihan, perlu diadakan kesepakatan tentang hal ini. Hasil kekayaan intelektual (Intelectual Property) dapat diperjual belikan (Thorn; 1990), ini artinya hak ciptanya dapat berpindah tangan dan dapat dijual belikan.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dari Hak Cipta, Paten dan Merek. Perbedaannya dari objeknya, sementara persamaannya adalah sama-sama bermaksud melindungi hak cipta atas kekayaan intelektual seseorang atau sekelompok orang.

Hak Cipta dan Perlakuan Arsip Statis
Keberadaan ANRI yang secara historis dan legalitas tercantum dalam UU No. 7/1971 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kearsipan (untuk selanjutnya disingkat dengan UU Kearsipan) menyebutkan bahwa pembentuk- an ANRI sebagai pusat penyimpanan bahan bukti seluruh pertanggungjawaban pemerintah maupun bangsa. Salah satu objeknya adalah bagaimana kepentingan-kepentingan fungsi arsip statis dapat diselamatkan dan dijadikan bahan pertanggungjawaban. Dalam penjelasan pasal 2 UU Kearsipan yang dimaksud arsip statis adalah arsip yang sudah mencapai taraf nilai yang abadi, khusus sebagai bahan pertanggungjawaban nasional/pemerintahan.

Ditinjau dari segi subjeknya, maka ANRI berfungsi sebagai organisasi pemerintah yang wajib menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip statis. Dari fungsi ANRI tersebut, konsekuensinya juga merupakan sebagai lembaga pelayan atau penyedia informasi bagi penelitian dan kepentingan umum dan masyarakat. Dalam hal ini yang dilayani adalah kebutuhan informasi terhadap arsip statis, baik itu arsip jenis tekstual ataupun non tekstual.

Untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut, pihak ANRI pun telah membentuk unit khusus yang berfungsi memberikan layanan informasi kearsipan serta layanan jasa reproduksi dan atau transfer antara media bahan khazanah arsip konvensional dan media baru. Pada unit itulah sesungguhnya ruang lingkup dalarn memberikan hak terhadap pengguna (user) ditampilkan untuk mengakses karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, baik itu karya yang berupa buku, karya tulis maupun karya siaran lewat media radio, televisi, film dan rekaman. Dengan kata lain unit ini berperan terhadap segala hal yang berkaitan dengan hak penguasaan, termasuk hak cipta arsip statis.

Masalahnya, apakah memang arsip statis juga merupakan objek yang perlu dan layak mendapat perlindungan hak cipta. Jika dilihat pada UU Hak Cipta No. 6/1982 pasal 11, tidak ada sepatah katapun yang memaknai kata arsip sebagai objek yang dilindungi. Namun, dari kata 'semua hasil karya tulis' memunculkan kejelasan bahwa arsip (tekstual) juga dilindungi hak ciptanya. Sementara untuk hasil karya lain (berupa media baru) sudah termaktub dalam pasal 3 UU Hak Cipta, dimana menyebutkan bahwa segala ciptaan yang dilindungi hak cipta termasuk semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan. Jadi arsip merupakan objek yang dapat perlindungan hak cipta dan perlindungan tersebut mencakup semua pengertian arsip yaitu dalam bentuk apa saja (any, form), sesuai dengan perkembangan teknologi perekam data dan informasi yang selanjutnya akan menjadi arsip.

Jika dilihat dari fungsi arsip yaitu arsip dinamis dan arsip statis, maka pemegang hak ciptapun berbeda sesuai siapa yang mengelola arsip tersebut. Pada arsip dinamis, pengelolaan dari penguasaan hak ciptanya masih berada di lembaga yang bersangkutan dan sifat arsipnya tertutup untuk umum, dan tidak dipublikasikan, ketentuan ini diperkuat dengan adanya sanksi bagi yang rnemiliki arsip dinamis dengan sengaja dapat dikategorikan melawan hukum dan dipenjara selama-lamanya 10 tahun dan jika yang bersangkutan membocorkan isi arsip tersebut kepada pihak ketiga yang seharusnya dirahasiakan maka dapat dipidana penjara selama-lamanya 20 tahun (Pasal 11 UU Kearsipan).

Sedangkan arsip statis yang mempunyai nilai bagi pihak lain (nilai sekunder), pengelolaannya berada di bawah tanggungjawab ANRI. Namun hak ciptanya rnasih memerlukan telaah atau aturan yang lebih jelas, meskipun dalam pasal 4 UU Kearsipan disebutkan tentang penguasaannya berdasarkan perundingan atau ganti rugi dengan pihak penguasa sebelumnya, tidaklah menjamin tidak terjadi kesalahan dan kepastian dalam pelayanan pengguna arsip statis, mengingat layanan yang diberikan seringkali berupa permintaan reproduksi atau copy dari arsip statis.

Beralihnya arsip-arsip dari pihak-pihak yang menguasai se- belumnya kepada ANRI tentunya disertai pula suatu peralihan tanggungjawab yang sebagaimana dikatakan dalam pasal 9 UU Kearsipan, artinya sifat dari peralihan itu juga berarti suatu penguasaan. Penguasaan yang dimaksud adalah dilakukan oleh ANRI. Fungsi arsip tersebut berubah, yang awalnya berfungsi sebagai penunjang kepentingan instansi, kini setelah menjadi arsip statis berfungsi untuk menunjang kepentingan nasional. Pemikiran ini seharusnya diikuti dengan asumsi bahwa penguasaan yang diberikan termasuk tentang penguasaan hak cipta, dalam hal ini adalah ANRI.

Dalam beberapa kasus penyerahan arsip statis (tekstual) dari beberapa lembaga dan perorangan sama sekali tidak menyebutkan tentang penguasaan hak cipta setelah arsip tersebut diserahkan ke ANRI, yang ada hanya berupa daftar arsip disertai kewajiban ANRI untuk rnemelihara dan mengelola arsip tersebut untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Pemilik arsip tidak lagi menghiraukan tentang hak cipta. Sementara beberapa kasus penyerahan yang berupa film dan video, terutama dari TVRI dan PPFN, mensyaratkan bahwa penggunaan oleh pihak ketiga harus seijin lembaga tersebut. Jika ingin memproduksi (kepentingan komersial) maka dikenakan biaya sebagai konsekuensi dari hak cipta, sedangkan untuk kepentingan pemerintah ketentuan biaya tidak ada. Ini berarti peraturan dan ketentuan hak cipta diatur sesuai dengan kesepakatan ANRI dengan pihak yang menyerahkan.

Di dunia kearsipan, seperti juga di perpustakaan terdapat keistimewaan. Bahwa penggandaan tidak dianggap sebagai pelanggaran dengan batas-batas tertentu. Arsip statis dapat digandakan atau diperbanyak tanpa melanggar hak cipta, dengan syarat sebagai berikut: (1) Tujuan pelestarian arsip itu sendiri, termasuk alih media seperti pada mikrofilm; ( 2) Tujuan memberikan layanan kepada pengguna, sejauh telah dipenuhinya prosedur yang ditetapkan. Hal lain yang dijadikan bingkai dalam layanan informasi adalah adanya prinsip-prinsip dalam mengakses arsip statis, yaitu Freely Access ible (open), Classified (semi open) dan Not Freely Accesible (closed).

Penutup
Berbicara tentang hak cipta meliputi hal yang sangat luas dan kompleks, berkaitan dengan hukum ekonomi, informasi dan moral. Agar terjadi keseimbangan perlu diatur secara jelas antara hak cipta dari pencipta dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (Freedom of Information) dan hak untuk tahu (The Right to Know).

Di Indonesia, meskipun telah ada UU Hak Cipta No. 7/1987 masih mernbuka peluang terhadap pelanggaran hak cipta. Faktor ekonomi tampaknya lebih dominan dan bahkan mengalahkan aspek moral demi memenuhi kebutuhan informasi. Upaya mengeliminir pelanggaran tindak pidana, dapat lewat lembaga-lembaga yang menyediakan unit layanan informasi, termasuk ANRI sendiri. Bukan tidak mungkin apabila aturan tegas untuk meng- akses informasi, serta dukungan arsiparis selaku penyedia arsip yang memahami hukum dan informasi akan mengemas arsip tersebut menjadi informasi yang berharga. Dan sebaliknya, mengabaikan kebutuhan informasi hanya mempertegas fungsi ANRI sebagai gudang penyimpanan arsip statis.



BAHAN BACAAN

Cornish, Graham, P., Copyright, Interpriting The Law For Libraries and ,Archives, The Library Association, London, 1990.

Ellis, Judith, Keeping Archives, Thorpe in Association with The Australian Society of Archivist Inc, Port melbourne, 1993.

Feeney, Mary (ed). New Methods and Techniques for Information Management, Taylor Graham,....

Gani, Fuad, MA.,Aspek Hukum Dalam Kearsipan (Makalah pada Kursus Manajemen Arsip Dinamis), Universitas Indonesia. Jakarta. 1998.

Krikeles, James, Information-Seeking Behaviour; Paterns and Concept, Drexel Library Ouartrl, 1983.

Lucas, Andre, Intelectual Property and Global Information Infrastructure, Copyright Bulletin, Unesco Publishing, 1998

Marret, Paul, Information Law, and Practice, Gower, England, 1991

Undang Nomor 7/1971 terntang Ketentuan Pokok-Pokok Kearsipan,


  BULETIN LAINNYA
02/04/2014- Khazanah Edisi Maret 2014
10/12/2013- Khazanah Edisi November 2013
14/08/2013- Khazanah Edisi Juli 2013
01/07/2013- Khazanah Edisi Maret 2013
17/01/2013- Buletin Khazanah Edisi November 2012 : Prof. Notonegoro dan Pancasila
06/07/2012- Buletin Khazanah Edisi Juli 2012 : Sejarah Lahirnya RSUP Dr. Sardjito
21/05/2012- Buletin Khazanah Maret 2012 : Peran dan Profesionalisme Arsiparis
05/12/2011- Buletin Khazanah November 2011
22/08/2011- Buletin Khazanah Juli 2011
08/04/2011- PERAN UGM DALAM MELESTARIKAN PESUT MAHAKAM
23/04/2010- MEMBANGUN PRIBADI ARSIPARIS
23/04/2010- PENATAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP FOTO DI DINAS PARIWISATA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI SEKSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA (ODTW)
23/04/2010- ARSIP STATIS: PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
07/01/2010- Hubungan Ilmu Informasi dengan Penilaian Arsip
07/01/2010- ARSIP WATERSCHAP OPAK-PROGO GUBERNEMEN JOGJAKARTA Sebuah Etalase Untuk Studi Sejarah dan Kearsipan (bagian 2)
07/01/2010- ARSIP WATERSCHAP OPAK-PROGO GUBERNEMEN JOGJAKARTA Sebuah Etalase Untuk Studi Sejarah dan Kearsipan
07/01/2010- URGENSI PENYELAMATAN DAN PENGELOLAAN ARSIP PERGURUAN TINGGI Sebuah Diskripsi Pengalaman di Universitas Gadjah Mada
07/01/2010- PERENCANAAN STRATEGIS KEARSIPAN
06/08/2009- ALIH MEDIA ARSIP KONVENSIONAL KE MEDIA ELEKTRONIK: UPAYA PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DI BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH (BPPD) SLEMAN
06/08/2009- PENGELOLAAN ARSIP VITAL DOSIR PENSIUN AKTIF DI PT TASPEN (PERSERO) YOGYAKARTA
06/08/2009- PENGELOLAAN ARSIP SOUND RECORDINGS DENGAN SOFTWARE MDK DRS VERSI 2.5 DI DINAS TEKNIK ELEKTRONIKA DAN LISTRIK BANDARA INTERNASIONAL ADISUTJIPTO YOGYAKARTA
12/06/2009- SALAH SATU SISI BURAM IT : ANCAMAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEUTUHAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA (Bagian 2)
11/06/2009- ARSIP SEBAGAI SUMBER INFORMASI DI ERA GLOBALISASI DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI
11/06/2009- MEMBANGUN “BUDAYA SADAR ARSIP” DEMI MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
11/06/2009- SADAR ARSIP DAN KESADARAN SEJARAH
11/06/2009- SALAH SATU SISI BURAM IT : ANCAMAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEUTUHAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA (Bagian 1)
11/06/2009- KEARSIPAN : Sektor Publik Yang Terabaikan
05/11/2008- EKSPLORASI ARSIP UNTUK PENELITIAN DAN TRANSFER PENGETAHUAN BAGI MASYARAKAT
05/11/2008- SISTEM KEARSIPAN DI INDONESIA
05/11/2008- ARSIP DAN ARSIPARIS INDONESIA (Sebuah Catatan Kecil)
 Pencarian Arsip (SiKS)
SIKS
 UGM in Memories

15 April 1995

Penganugerahan Doktor HC kepada Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

19 April 1965

Peringatan Pantja Warsa Balai Pembinaan Administrasi UGM

26 April 1971

Persetujuan Penggunaan Tanah UGM di Demangan untuk Yayasan Hatta

 Buku Tamu
05-04-2014 13:31
mulyanto: assalamualaikum....maaf mohon diberikan contoh tentang membuat kebijakan akuisisi sebuaj arsip....trimakasih...
03-04-2014 15:04
sarbani: Inems itu program persuratan yang ditujukan langsung ke pejabat yang bersakutan. Instansi kami surat tersebut diminta untuk dibuatkan kedali dan kartu disposisi padahal kami yang bertugas persuratan hanya diberi cetak print yang tidak berwarna (cap stempl basah). ini sama saja kami diberi kopi surat. Bagaimana solusi tentang Inems tersebut. Terima kasih
02-04-2014 09:26
abdul mufid: mohon informasi tentang pelatihan kearsipan. apakah perorangan bisa belajar atau pelatihan tentang pengelolaan arsip, hal-hal yang berkaitan dengan arsip di arsip UGM?bagaimana prosedurnya dan apakah ada biaya yang harus di tanggung peserta? terima kasih
more...
Nama
Email
Pesan 
 
              
              
   352,741 visitors
2014 © Arsip Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Gedung L3 Lantai 3 Komplek Perpustakaan UGM, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 6492151, 6492152, Fax. (0274) 582907, Email. arsip[at]ugm.ac.id